JAKARTA (2 April): Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan konsolidasi internal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di Gedung DPRD, Senin (2/4).

“Mengenai peningkatan integritas aparatur dan akuntabilitas pemerintahan, Fraksi NasDem menyarankan tidak hanya sekedar untuk mendorong pencapaian opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga dilakukan konsolidasi internal antar SKPD agar pencapaian pembangunan dan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan,” ujar Bestari Barus.

Bestari menuturkan, SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI seringkali tidak sinkron, bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar SKPD. Bestari juga menyoroti sinergitas antara tiga institusi, yaitu Bappeda, Inspektorat, dan Dinas Teknis.

“Beberapa kejadian disebabkan miskomunikasi antarinstansi terkait, termasuk soal penyerapan anggaran,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4/2018).

Dirinya menjelaskan, realisasi penyerapan belanja yang baru menyentuh angka 8 persen akan menyulitkan Pemprov DKI pada akhir tahun. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD.

“Fraksi NasDem menyarankan agar meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga juga diperlukan metode rekrutmen yang baik agar dapat tercapai secara maksimal akselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Bestari.