JAKARTA (5 April): Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus meminta Pemerintah Provinsi DKI mengarahkan para pengelola apartemen atau hunian susun untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara berkala guna mengontrol terjadinya kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Menurut Bestari, terjadinya kasus prostitusi yang terungkap secara berulang di Apartemen Kalibata City menunjukkan adanya pembiaran dari pihak pengelola terhadap praktik-praktik ilegal, dan perbuatan melanggar hukum.

“Dari dulu sudah kita sampaikan sejak kejadian di Tebet yang menelan korban jiwa, terkait tata tertib hunian susun NasDem meminta diperkuat di kelurahan dengan melibatkan RT/RW dengan melakukan Sidak,” ujar Bestari Barus, dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (5/4).

Bestari juga meminta kepada pihak keamanan perlu diberi pelatihan kembali agar tidak sembarangan menerima tamu tanpa mengisi daftar hadir dan memberikan identitas lengkap.

“Ini yang harus ditertibkan kembali. Dinas Perumahan harus berbenah karena masih masuk wilayah Dinas Perumahan,” ujarnya.

Bestari mengatakan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Dinas Perumahan bersama pihak pengelola apartemen Kalibata City untuk melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan terkait pengelolaan di apartemen tersebut, salah satunya dalam hal tata tertib. Dia juga mengungkapkan, saat ini Fraksi NasDem di DPRD sedang menggagas Peraturan Daerah (Perda) tentang Tertib Hunian.

Nantinya, Perda ini akan menjadi payung hukum, sehingga pihak pengelola rumah susun maupun di tingkat RT/RW menjadi berdaya dan terlindungi oleh adanya aturan hukum untuk melakukan inspeksi dan sebagainya secara berkala.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali mengungkap adanya bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City. Empat tersangka ditangkap dan diketahui beroperasi di Tower Cendana. Kasus serupa juga pernah diungkap pada Januari 2018 dan 2016. Polisi kini mendalami adanya keterkaitan dengan kasus sebelumnya. (FM).