JAKARTA (14 September) – Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Menurut dia, dukungan tersebut pantas didapatkan Jakarta.

“Jakarta sebagai etalase Indonesia pastilah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.

Legislator NasDem ini menyebut dukungan itu sudah direalisasikan dalam berbagai program. Mulai dari bantuan sosial (bansos), bantuan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI, subsidi gaji, hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Wibi yang juga anggota Komisi A DPRD DKI itu mengungkapkan realisasi program pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 1,56 triliun per 14 September 2020. Anggaran itu untuk bantuan sosial sembako Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kemudian subsidi gaji sebesar Rp 1,28 triliun, Kartu Bansos Sembako (Bantuan Pangan Nontunai) sebesar Rp 40,9 miliar, dan program Kartu Prakerja sebesar Rp 1.41 triliun. Berikutnya PKH sebesar Rp 230 miliar dan bantuan pemerintah pusat kepada pelaku usaha mikro di DKI sebesar Rp 283 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan covid-19 tidak ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta hari ini mulai resmi mengetatkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan hingga 25 September 2020 sebagai langkah kebijakan rem darurat untuk menekan penularan pandemi Covid-19. Keputusan Pemprov DKI memperketat kembali PSBB di ibu kota pun mendapat dukungan dari pemerintah pusat. (*)