JAKARTA (21 September) – Gangguan produksi fasilitas pengolahan air SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)/BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) membuat warga Pulau Kelapa dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Menindaklanjuti laporan warga, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino turun langsung memastikan penanganan darurat sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang.
Wibi bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), PAM JAYA, pihak kecamatan dan para lurah membahas langkah penanganan persoalan tersebut. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari penyediaan air bersih darurat hingga peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan air.
“Air bersih bukan kemewahan. Ini hak dasar warga. Saya ingin memastikan persoalan ini tidak berhenti di laporan dan keluhan. Karena ketika menyangkut kebutuhan dasar warga, pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata,” kata Wibi Andrino, Senin (21/9/2026).
Wibi mengungkapkan, sebagai langkah darurat, PAM JAYA menyiapkan bantuan air bersih masing-masing 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang. Langkah tersebut diambil untuk menjaga ketersediaan air bagi warga selama kapasitas produksi fasilitas pengolahan air belum kembali optimal.
Selain penanganan darurat, proyek SWRO SPAL-D di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Sementara itu, kapasitas BWRO Pulau Kelapa akan ditingkatkan sebesar 2.500 liter per jam dan ditargetkan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada awal Desember 2026.
Wibi juga meminta solusi tidak berhenti pada pemulihan fasilitas yang ada. Usulan peningkatan kapasitas SWRO hingga dua kali lipat akan didorong untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat Kepulauan Seribu ke depan.
Menurut Wibi, kondisi geografis Kepulauan Seribu membutuhkan pendekatan khusus dalam penyediaan layanan dasar. Karena itu, selain memastikan ketersediaan air, biaya distribusi juga perlu diperhatikan agar warga tidak menanggung beban harga yang terlalu tinggi.
PAM JAYA, lanjut Wibi, akan mengkaji optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia sekaligus usulan kompensasi biaya angkut air, khususnya untuk Pulau Panggang. Langkah ini diharapkan dapat menjaga agar harga air yang diterima masyarakat tetap terjangkau.
“Bagi saya, tidak boleh ada warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Legislator NasDem ini menekankan, pemerataan pelayanan dasar harus mencakup seluruh wilayah Jakarta, termasuk kawasan kepulauan. Karena itu, Wibi memastikan akan terus mengawal kesepakatan bersama tersebut hingga bantuan darurat tersalurkan, fasilitas kembali optimal, dan solusi jangka panjang dapat direalisasikan.
“Jakarta bukan hanya Sudirman–Thamrin. Jakarta juga Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan seluruh Kepulauan Seribu,” pungkasnya. (FM)