JAKARTA (3 April) – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bisa duduk bersama untuk merumuskan solusi dalam penanggulangan wabah Corona atau Covid-19. Jangan sampai proses penanggulangan Covid-19 hanya menjadi masalah politik.

“Ini masalah kemanusiaan. Ini harus sudah tidak boleh berpikir politik, apalagi cari panggung,” kata Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta kepada nasdemjakarta.id, Kamis, (2/4).

Wibi menyebut, pemerintah pusat sejauh ini belum memiliki rencana yang jelas dalam menanggulangi pandemi ini, terutama di ibu kota. Bahkan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sering kali berbeda pendapat dalam menanggulangi Covid-19.

Dia menyontohkan, salah satunya ialah usulan untuk membatasi angkutan umum yang telah diinisiasi Pemprov DKI. Namun, usulan tersebut tak direstui Kementerian Perhubungan.

“Kalau Pak Luhut sebagai Plt Kemenhub mencabut yang telah diinisiasi DKI, sekarang harus dijelaskan ke Pemprov DKI. Apa solusi pemerintah pusat yang diberikan dalam (menanggulangi) penyebaran pandemi ini,” terang Wibi.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menolak surat Pemprov DKI yang mengajukan kebijakan karantina wilayah. Menurut Wibi, kebijakan karantina wilayah merupakan yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Corona.

Legislator muda NasDem ini mengungkapkan, penyebaran virus Corona sudah sangat mengkhawatirkan di ibu kota. Berdasarkan catatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sudah lebih dari 200 orang yang dimakamkan sesuai protokol penanganan Covid-19.

“Ini ada perbedaan data antara Kemenkes dan Dinas Pemakaman. Boleh lah kami lihat data pemerintah pusat, tapi kan di lapangan berbeda. Ini kan polemik sendiri di Jakarta,” imbuhnya.

Wibi menuturkan saat ini telah banyak perkampungan yang akhirnya menjalankan kebijakan sendiri dengan mengkarantina wilayah mereka. Menurutnya, masalah ini menjadi serius karena masyarakat jadi menjalankan aturan akibat tidak adanya kejelasan peraturan dari pemerintah

NasDem pun berharap antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bisa segera duduk bersama kembali untuk menentukan kebijakan yang pasti dalam menanggulangi wabah Corona.

“Karena kalau tidak ada kesamaan visi antara daerah dan pusat, yang jadi korban rakyatnya. Rakyat bingung mau mengikuti yang mana.” pungkasnya. (FM/*)